Dunia perpolitikan saat ini riuh gaduh akibat badai tsunami kasus suap yang melanda sejumlah oknum elit parpol ternama. Sebutlah Angelina Sondakh (dari fraksi Demokrat) yang notabene selain sebagai seorang artis dan mantan Putri Indonesia juga memiliki kiprah yang luar biasa di ranah perpolitikan negeri ini, pada pertengahan Januari 2013 kemarin divonis 4,6 tahun penjara atas dugaan kasus suap yang diterimanya dari pengurusan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan Nasional. Kemudian selang beberapa waktu dari kasus tersebut, mencuat kasus dugaan suap lagi dari seorang elit pejabat dari Kementerian Pertanian dan Peternakan, Lutfi Hasan Ishaq (Presiden PKS) pada akhir Januari 2013 kemarin ditangkap KPK setelah tertangkapnya Achmad Fathanah (tangan kanan LHI) dugaan kasus suap yang didapatkan dari sebuah perusahaan importir daging ternama di Indonesia, yaitu PT.Indoguna Utama.

Bagi telinga kebanyakan orang, suap-suapan yang terjadi pada kalangan pejabat berbackground partai nasionalis sudah menjadi hal yang biasa, namun menjadi sebuah anomali tersendiri jika kasus tersebut melibatkan elit pejabat yang berbackground partai Islam, apalagi sekaliber PKS yang selama ini memiliki citra positif di tengah-tengah masyarakat dan terkenal dengan jargonnya “Bersih, Peduli, Profesional”. Setelah kasus ini, setidaknya ada beberapa kecenderungan yang akan sedikit bergeser pada kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai Islam atau ormas-ormas yang mengatasnamakan Islam.

Pertama, jurang ketidakpercayaan pada partai akan semakin besar, baik itu terhadap partai nasionalis maupun partai berbasis Islam.

Kecenderungan seperti ini akan semakin menjadikan masyarakat apolitis atau tidak mau tahu lagi terkait masalah politik. Terlebih lagi jika masyarakat menganggap antara semua partai berbasis nasionalis dan berbasis Islam tidak jauh beda. Sikap masyarakat yang seperti ini justru akan membuat negara semakin terpuruk, karena perpolitikanlah yang sedikit banyak berhubungan dengan masalah masyarakat. Jika masyarakat “ogah-ogahan” pada ranah ini, maka masyarakat akan semakin dipermainkan oleh elit politik yang tidak bertanggung jawab. Karena sudah menjadi hal lumrah sebuah partai memiliki syahwat yang besar terhadap kekuasaan dan akan menjadikan kekuasaan sebagai sebuah jalan meraup harta kekayaan.

Kedua, masyarakat semakin menyadari bahwa permainan parlemen dalam sistem demokrasi telah banyak mendatangkan sebuah destruksi tersendiri. Parlemen hanyalah sebuah kegaduhan yang sudah berhasil menciptakan kebisingan di telinga masyarakat sehingga tidak ada lagi yang mau menjadikan parlemen sebagai jalan rekonstruksi negeri.

Jika yang terjadi seperti ini, bukan menjadi hal yang mengejutkan jika di Indonesia terjadi revolusi seperti di Tunisia, Mesir, Libya, dan sejumlah negeri Timur Tengah lainnya akibat mosi tidak percaya masyarakat pada sistem kenegaraannya.